JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari, mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas dan melindungi petani tebu rakyat.
Legislator Gerindra ini meminta pemerintah menyusun data rendemen tebu yang lengkap di setiap wilayah. Data tersebut menjadi dasar pemetaan persoalan dan perumusan kebijakan daya saing gula rakyat.
“Kita harus ada data yang lengkap, terutama data rendemennya di setiap wilayah,” ujar Endang, Kamis 24/9.
Rendemen Tiap Daerah Berbeda, Butuh Pemetaan Khusus
Menurut Endang, setiap daerah memiliki kondisi agroekologi dan karakteristik usaha tani yang berbeda. Karena itu, tingkat rendemen tebu tidak bisa diperlakukan seragam dalam kebijakan.
Pemetaan berbasis wilayah penting untuk mengetahui daerah dengan produktivitas tinggi dan wilayah yang mengalami penurunan. Dari data tersebut, intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, data rendemen harus dilengkapi kajian penyebab penurunan produktivitas. Pemerintah perlu mengidentifikasi apakah penurunan dipengaruhi kebijakan, tata niaga, impor gula, atau persoalan budidaya.
“Kira-kira kenapa penurunannya. Apakah itu dari kebijakan pemerintah atau dari ketidakseriusan para petani kita karena adanya impor. Nah, ini harus jelas,” katanya.
Evaluasi Kerja Sama APTRI dan ID Food
Menurut Endang, kejelasan akar persoalan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang menjawab kebutuhan petani. Kebijakan yang bersifat umum tanpa data rinci dikhawatirkan tidak efektif menyelesaikan persoalan di sentra tebu.
Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi kerja sama antara APTRI dan ID Food. Hubungan petani tebu dan badan usaha dalam tata niaga gula harus diperkuat agar lebih optimal bagi petani.
Ia mengingatkan Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara dengan industri gula yang kuat. Potensi tersebut perlu dibangkitkan melalui peningkatan produktivitas, pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pemerintah yang konsisten.
Selanjutnya, Endang mendorong Komisi IV memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan. Koordinasi tersebut untuk mencari penyelesaian kendala petani tebu rakyat.
“Komisi IV nanti bisa mendorong Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk memperhatikan kembali kendala-kendala yang dialami oleh APTRI,” pungkasnya.
Dengan pemetaan rendemen yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat. Intervensi tersebut mulai dari peningkatan budidaya, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan petani. Langkah ini diharapkan meningkatkan produktivitas tebu rakyat dan daya saing gula nasional.
