Dari Pemangkasan Biaya hingga Masa Tunggu, Begini Inovasi Penyelenggaraan Haji 2026

Berita84 Dilihat

Jakarta, 15 Juli 2026 – Pemerintah menghadirkan sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Berbagai pembaruan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi jemaah.

Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana, menyebut salah satu terobosan adalah penataan alokasi kuota haji yang lebih berkeadilan. Kebijakan ini diharapkan mampu membuat masa tunggu keberangkatan jemaah di berbagai provinsi menjadi lebih merata.

Baca Juga Ini di NKRINews.id!

Tim Wasev TMMD 130 Sambangi PAUD Mawar X Mekarjaya, Kades Wida Yunita Sampaikan ApresiasiTim Wasev TMMD 130 Sambangi PAUD Mawar X Mekarjaya, Kades Wida Yunita Sampaikan Apresiasi

Menurut Kurnia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah berhasil memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi, dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun.

“Presiden Prabowo berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi, agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci,” ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7).

Presiden Prabowo Kepemimpinan Lahir dari Kesulitan dan Keberanian

Selain itu, Kurnia mengatakan pemerintah juga berhasil menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima jemaah. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini turun sekitar Rp2 juta, dari sebelumnya Rp89,41 juta menjadi Rp87,40 juta per jemaah.

“Dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.193.806, sedangkan sisanya sekitar Rp33,2 juta ditanggung melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” tegasnya.

Ops Cipkon KRYD, IPTU Amir Murtado Pimpin Patroli Mobile di Kawasan Bizpoint, Bizlink, dan Millenium

Dari sisi operasional, lanjut Kurnia, pemerintah untuk pertama kalinya menghadirkan Embarkasi Yogyakarta tanpa asrama haji. Selain itu, pemerintah juga menambah satu embarkasi baru yang melayani program fast track, yakni Embarkasi Makassar, guna mempercepat proses keimigrasian jemaah.

Pada kesempatan itu, Kurnia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas haji dengan kurikulum yang mencakup kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, serta pembekalan dasar fikih haji dan bahasa Arab.

Tandai Hasil Pembangunan, Satgas TMMD Ke-130 Kodim 1808/Mansel Pasang Spanduk di Lokasi Jembatan

Tak hanya itu, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diselesaikan lebih awal. Langkah tersebut meliputi penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di kawasan masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina), hingga penyelesaian proses visa bagi jemaah.

“Kemenhaj juga menghadirkan layanan dua syarikah, disertai pembagian dan aktivasi kartu Nusuk langsung di embarkasi,” ujar Kurnia.

Tak Ada Rekomendasi Kementerian Lain, Pemilihan Kapolri Tetap Wewenang Presiden

Dalam aspek transformasi layanan, Kurnia menambahkan, Kemenhaj turut memperkuat digitalisasi penyelenggaraan haji. Sistem digital dimanfaatkan untuk mengontrol distribusi katering secara lebih efektif serta melacak lokasi petugas di lapangan, sehingga pelayanan kepada jemaah dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan terpantau secara real time.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *